Adalah ketidakadilan jika masyarakat mempunyai pendapat bahwa perguruan tinggi swasta atau asing di Indonesia boleh memberikan tarif yang tinggi dengan harapan kualitas yang lebih baik. Namun ketika perguruan tinggi mencoba beralih menjadi BHPMN guna meningkatkan kualitas yang sudah ada, maka terbersitlah anggapan status ini menjadi sebuah momok bagi masyarakat, yang belum tentu menjadi kenyataan. Padahal, dengan status BHPMN (Badan Hukum Pendidikan Milik Negara), maka perguruan tinggi negeri tentunya tidak akan melupakan amanat yang sudah melekat didalamnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, dengan perubahan status ini perguruan tinggi diharapkan akan mampu bersaing dengan perguruan tinggi swasta bahkan asing, dengan kebijakan penetapan biaya pendidikan disesuaikan dengan strata penghasilan orang tua mahasiswa.

Agak menyedihkan memang ketika kita melihat bahwa sampai saat ini animo sebagian masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah masih sangat kecil. Hal ini setidak-tidaknya terlihat dari proses rekrutmen siswa baru yang memperoleh jumlah siswa yang tidak terlalu menggembirakan.

…

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa produk SDM yang dihasilkan madrasah serba tanggung, tidak mampu menguasai ilmu-ilmu umum dan tidak pula pandai dalam ilmu-ilmu keagamaan. Anggapan ini tidaklah terlalu salah, namun jika kita cukup bijak tampaknya hal-hal berikut dapat dijadikan beberapa pertimbangan.

SEKOLAH-sekolah favorit sering dikaitkan dengan jumlah APBS yang besar, meski hal ini tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, masih ada faktor lain yang menyebabkan lulusan sekolah-sekolah favorit lebih baik dibandingkan dengan sekolah lainnya. Sekjen Forum Aspirasi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, APBS besar bukan menjadi faktor tunggal yang menjelaskan keberhasilan sejumlah sekolah favorit dalam mencetak sejumlah lulusan berprestasi.

Faktor lainnya, kata Iwan, adalah input dari sekolah-sekolah favorit. Selama ini, para pendaftar ke sekolah-sekolah tersebut sudah memiliki prestasi akademik yang bagus. “Ini bisa dilihat dari jumlah NKU (nilai kumulatif ujian-red.) mereka. Bahkan banyak siswa yang NKU-nya berada di atas passing grade yang telah ditentukan di sekolah-sekolah favorit,” kata Iwan.

Ada tiga sekolah swasta di Chicago yang terkenal. Ketiga sekolah tersebut adalah sekolah Latin, sekolah Cristo Rey dan sekolah Universal. Ketiga sekolah ini memiliki ciri khusus yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sekolah swasta di Amerika dituntut kualitasnya lebih baik dari sekolah umum. Karena sekolah swasta memungut biaya dari siswanya, sedangkan sekolah umum dibiayai oleh negara bagian. Alasan sederhana itulah yang menyebabkan sekolah swasta terus berusaha membuat sekolah berkualitas dengan lebih baik. Lalu apa di balik sekolah swasta tersebut?

…

Apakah pendidikan berkualitas menjamin adanya hidup yang sukses di masa depan? belum tentu, ukuran sukses seseorang sangat subjektif, ukuran tersebut berbagai maacam, misalnya, ukuran menjadi manusia yang bisa berfungsi secara penuh (the best person) sebagai ukuran sukses seseorang, tentu akan berbeda dengan ukuran sukses yang dihitung dari kekayaan. Apa sesungguhnya yang dicari oleh manusia adalah adanya kesempatan (opportunity). Pendidikan memperbanyak kesempatan untuk “sukses”.

Keypoints:

Ijazah: Sama dengan seperti yang bersekolah biasa, dan diakui oleh Diknas.
Raport: Sama dengan seperti yang bersekolah biasa, dan diakui oleh Diknas.
Lokasi: Bisa di mana saja, tidak perlu mengeluarkan biaya. Ada yang di mesjid, teras rumah, aula pertemuan, dst.
Materi pelajaran: Diberikan gratis oleh Diknas & Sekolah Rakyat. Pengajar cukup bisa berkonsentrasi mengajar.
Pengajar: Relawan yang tidak dibayar. Mungkin bisa diganti dengan para ibu-ibu dari anak-anak tersebut sendiri, berganti-gantian sehingga tidak merepotkan.
Seragam: Tentu saja jadi bebas dari seragam
Waktu belajar: Bebas, sesuai kesepakatan antara pengajar dengan anak didik.
Ringkasan cara pendirian: Cari lokasi, cari pengajar, kontak Yayasan Sekolah Rakyat (untuk dukungan teknis dan materi pelajaran), cari anak didik (minimal 15 orang), cari SMP negeri yang akan menjadi induk – mulai berjalan.
Tingkat pendidikan: Sepertinya pada saat ini baru ada dukungan untuk SMP terbuka. (belum ada untuk SD/SMU ?)

Taut Utama: Yayasan Sekolah Rakyat

Apabila dunia pendidikan bisa menjawab tantangan pengembangan kompetensi sosial ini secara cepat dan tepat, mudah- mudahan 10 tahun mendatang kita lebih banyak memiliki insan yang lebih demokratis, lebih toleran, dan memiliki tanggung jawab sosial yang lebih besar.

…sekarang ini kurikulum dibuat oleh satuan pendidikan, yaitu para guru dan komite sekolah. Mereka yang harus membuat kurikulum berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Bambang mengharapkan, Maret ini sudah menjadi peraturan menteri (Permendiknas).

Dikatakannya, masing-masing sekolah bisa mengakomodasi kepentingan daerahnya. “Bisa dimasukkan ke dalam kurikulum yang berlaku, di luar muatan lokal,” katanya. Hal ini merupakan kesempatan bagi sekolah untuk bisa memberi pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Fasli mengatakan, kurikulum baru tetap memberi tekanan pada pengembangan kompetensi siswa. ”Kurikulum ini sebagai penegas KBK,” ujar Fasli. Menurut Fasli, kurikulum 1994 tidak menekankan pengembangan kompetensi siswa, tapi lebih pada apa yang harus dilakukan guru, sehingga kompetensi siswa tidak dapat tergali.

Kurikulum 2006 tidak akan melalui uji publik maupun uji coba, karena kurikulum ini telah diuji coba melalui KBK yang diterapkan ke beberapa sekolah yang menjadi pilot project. ”Sebenarnya kurikulum 2004, kan, tidak resmi, hanya uji coba yang diterapkan di sekira 3.000 sekolah se-Indonesia,” ujarnya.

Pendahuluan

Dalam sejarah penyelenggaraan pendidikan di negara kita, tercatat sebanyak lima kali perubahan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang berbarengan dengan perubahan strategi belajar mengajar. Kurikulum pertama dirancang pada tahun 1968 yang menekankan pada pentingnya pembinaan moral, budi pekerti, agama, kecerdasan dan keterampilan, serta fisik yang kuat dan sehat (Sularto, 2005). Kurikulum 1968 dianggap belum sempurna sekalipun penyusunannya berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemerintah, para ahli, dan praktisi pendidikan melakukan inovasi dan uji coba terhadap model desain pembelajaran yang pada akhirnya terakumulasi dalam perwujudan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 pun dipandang belum mampu mengakomodasi upaya menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang berindikasi pada pengembangan tiga aspek kognisi, afektif, dan psikomotor. Maka dirancanglah kurikulum 1984 sebagai penyempurnaan kurikulum sebelumnya yang menekankan pada Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA).

Seiring dengan perubahan situasi politik, tarik-menarik kepentingan pun sering terjadi sehingga mempengaruhi sistem pendidikan yang diselenggarakan di negeri ini. Setelah berjalan selama lebih kurang sepuluh tahun, implementasi kurikulum tahun 1984 terasa terlalu membebani guru dan murid mengingat jumlah materi yang terlalu banyak jika dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Dengan demikian, perubahan kembali dilakukan dengan lahirnya kurikulum 1994 sebagai penyederhanaan kurikulum 1984. Mutu pendidikan yang semakin terpuruk hingga berada pada level ke-12 dari 12 negara di Asia seolah mengindikasikan hanya dengan perubahan kurikulum kemudian keterpurukan itu dapat didongkrak ke arah yang lebih baik, maka lahirlah kurikulum 2004 yang dikenal dengan “kurikulum berbasis kompetensi”.

Perubahan kurikulum 1968 hingga kurikulum 2004 menunjukkan kuatnya anggapan bahwa kegagalan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hanya disebabkan oleh kesalahan rancangan kurikulum. Menurut hemat penulis anggapan seperti itu telah mengabaikan faktor lain yang juga ikut mempengaruhi terjadinya kegagalan itu sendiri. Beberapa faktor yang dimaksud adalah kompetensi guru dalam melaksanakan kurikulum, ketidaktersediaan sarana dan prasarana sekolah, kurangnya keterlibatan stakeholder, tidak terciptanya kerjasama yang baik antara perguruan tinggi sebagai pencetak tenaga guru, pemerintah, dan sekolah, sistem evaluasi dan standarisasi nasional dan daerah yang tidak akurat, serta ketidakjelasan arah serta model pendidikan yang diselenggarakan. Dalam artikel sederhana ini penulis tidak bermaksud mengupas berbagai faktor yang disebutkan di atas, melainkan hanya berkisar pada tingginya harapan terhadap kurikulum dan model pembelajaran di satu sisi dan rendahnya kenyataan hasil pendidikan yang kita peroleh di sisi lain berikut kemungkinan solusi yang ditawarkan guna mengatasi lebarnya gap antara desired status (status yang ingin dicapai) dan actual status (status yang sebenarnya).

Prinsip-prinsip KBK

Dalam Pelayanan Profesional Kurikulum 2004 “Kurikulum Berbasis Kompetensi” (KBK) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (2003) dijelaskan bahwa prinsip-prinsip implementasi meliputi (1) kegiatan belajar mengajar, (2) penilaian berbasis kelas, dan (3) pengelolaan kurikulum berbasis sekolah.

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

   Ada dua hal yang perlu ditegaskan sebagai prinsip dasar KBM. Pertama, mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif. Kedua, kegiatan belajar mengajar yang berorientasi pada pemberdayaan peserta didik seperti mengembangkan kreativitas, menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menantang, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, menciptakan pengalaman belajar yang beragam dan belajar melalui berbuat (DEPDIKNAS, 2003).

   Istilah mengembangkan dan memberdayakan merujuk pada adanya pengetahuan dasar yang dibawa oleh masing-masing peserta didik untuk dikembangkan dalam lingkungan kelas. Dalam pengertian lain, tidak ada seorang anak pun yang datang ke sekolah tanpa membawa pengetahuan yang terkait dengan mata pelajaran yang hendak dipelajari. Dengan demikian, proses belajar bukan hanya berlangsung dalam lingkungan sekolah saja melainkan akan berlanjut ke lingkungan rumah tangga dan masyarakat.

   Sebagai seorang pendidik yang hidup di negara yang sedang berkembang yang sarana belajarnya serba terbatas, penulis merasa kawatir jika beban yang dimuat dalam kurikulum berbasis kompetensi terasa jauh lebih berat dibandingkan kurikulum 1994. Dapat dibayangkan bahwa jumlah mata pelajaran dalam setiap hari yang berkisar antara tujuh sampai delapan mata pelajaran akan sangat tidak mungkin dapat dipenuhi oleh peserta didik jika setiap mata pelajaran memiliki tugas dan pekerjaan rumah sebagai mana yang tercantum dalam kurikulum. Di sisi lain terbatasnya peralatan belajar seperti komputer dan Internet akan memaksa orang tua untuk mengeluarkan dana tambahan demi untuk menyewa peralatan tersebut.

   Berbeda dengan Indonesia, negera-negara maju seperti Amerika Serikat misalnya hampir tidak memiliki kendala yang berarti dalam mengimplementasikan model pembelajaran konstruktivisme (agak mirip dengan KBK di Indonesia) karena ditunjang oleh sarana teknologi yang sangat memadai. Setiap peserta didik dapat dikatakan memiliki peralatan komputer dan fasilitas Internet yang serba gratis di rumah. Jumlah mata pelajaran setiap hari yang hanya berkisar antara tiga sampai empat mata pelajaran dengan alokasi waktu yang cukup panjang (pukul 8.30 hingga pukul 4 sore) serta jumlah peserta didik yang hanya 15-20 yang ditangani oleh 1 orang guru inti dan 2-3 orang guru bantu ditambah dengan sarana komputer lengkap dengan fasilitas Internetnya di setiap kelas menyebabkan efektifitas dan efisiensi kerja guru terasa lebih nyaman. Apa lagi air conditioning, AC, yang dilengkapi di setiap sudut-sudut ruangan kelas.

   Jika rancangan KBM yang diadopsi dari model pembelajaran konstruktivisme seperti yang dikembangkan di beberapa negara maju saat ini akan diterapkan di suatu negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia tanpa mengadaptasi ketersediaan sarana dan prasarana serta adat-istiadat, budaya, dan tradisi yang dianut secara menyeluruh oleh bangsa Indonesia bukan tidak mungkin produk pendidikan yang diselenggarakan akan menuai kegagalan yang lebih parah dari keterpurukan mutu pendidikan sebelumnya.

   Bayangkan data dari hasil survai yang dilakukan oleh the Asian-South Pacific Bureau of Adult Education and the Global Campaign for Education, menunjukkan bahwa Indonesia hanya mampu menduduki rangking 10 dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik. Jika dikalkulasi Indonesia hanya mencapai 42 dari 100 skor maksimal, atau mendapat angka E dalam komitmen kepada pendidikan dasar. Sedangkan Thailand dan Malaysia menduduki nilai A, yang kemudian diikuti Srilanka dengan nilai B. Sedangkan Filipina, Cina, Vietnam, Bangladesh, Kamboja, dan India mendapat nilai antara C dan F. Indonesia lebih baik hanya jika dibandingkan dengan Nepal, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Pakistan (Azra. Republika, 7 Juli 2005).

2. Penilaian Berbasis Kelas

   Ketika kita berbicara masalah penilaian, model standarisasi yang menjadi patokan dasar penilaian terhadap pencapaian prestasi belajar peserta didik harus diestimasi berdasarkan tingkat kesulitan isi materi dan proses pembelajaran. Aspek-aspek yang menjadi bahan penilaian mencakup kumpulan kerja peserta didik (portfolio), hasil karya (product), penugasan (project), unjuk kerja (performance), dan tes tertulis (paper and pencil test). Oleh sebab itu, model penilaian bukan berdasarkan pada hasil, melainkan berorientasi pada proses.

   Peranan guru menjadi semakin kompleks karena bukan hanya menjadi fasilitator di dalam ruangan kelas melainkan juga menjadi designer (perancang) dari sejumlah aspek yang menjadi bahan penilaian tersebut di atas. Guru dituntut untuk mampu mendesain learning episode (tahapan-tahapan belajar) yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan, membuat agenda belajar, menyediakan kuis-kuis, menyususun modul, dan merancang rubrik yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan portfolio, product, project, performance, dan bahkan untuk paper and pencil test.

   Tradisi behaviorisme yang mengendepankan hasil dari pada proses menjadi beban yang sangat berat bagi kebanyakan guru di Indonesia. Perubahan yang sangat drastis untuk meninggalkan praktek-praktek behaviorisme menuju konstruktivisme yang berorientasi kepada proses seperti yang diimplementasikan melalui KBK masih sangat sulit diwujudkan. Bukan hanya itu, learning style (gaya belajar) peserta didik di negara kita yang lebih suka mendengar dan melihat menjadi hambatan tersendiri jika dihadapkan pada budaya membaca dan tradisi kerja yang sistematis dan kontinuitas. Tradisi peserta didik yang cenderung membantu kerja kerabat, saudara, dan orang tua di rumah setelah pulang dari sekolah juga akan menghambat tingkat keberhasilan mereka. Walaupun demikian, rasa optimisme untuk mengubah cara berpikir, cara pandang, dan cara kerja putra-putri bangsa Indonesia harus dilakukan sekarang ini demi untuk meraih kejayaan di masa yang akan datang.

   Selanjutnya, prinsip dasar penilaian berbasis kelas dapat diamati melalui keikutsertaan peserta didik dalam memberikan penilaian terhadap teman dalam satu kelompok (peer evaluation). Mereka akan dimintai penilaian terhadap kontribusi, kerja sama, serta tanggung jawab yang diberikan oleh masing-masing peserta didik dalam suatu kelompok. Hasil penilaian itu akan dibagi dengan hasil penilaian dari aspek lain oleh baik guru kelas maupun guru bantu (jika ada). Peserta didik pun berhak untuk memberikan penilaian terhadap cara kerja, pengetahuan, dan sikap guru selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Penilaian tersebut dapat dijadikan dasar oleh kepala sekolah untuk membina kinerja guru dalam melakasanakan tugas fungsional mereka sebagai pendidik.

   Objektivitas penilaian peserta didik baik terhadap teman sekelompok mereka maupun terhadap guru mata pelajaran dapat dipastikan masih sangat sulit diwujudkan mengingat tradisi kasih-mengasihani masih sangat kental dalam prilaku keseharian kita. Akibatnya, rekayasa penilaian sangat mungkin terjadi apalagi antara sesama peserta didik dan bahkan mungkin antara pendidik dan peserta didik.

3. Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

   Prinsip dasar pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (PKBS) dapat diterjemahkan dari istilah yang lebih populer digunakan seperti “kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan”. Perangkat dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah DEPDIKNAS dapat digunakan oleh seluruh sekolah pada seluruh propinsi dan kabupaten di Indonesia menunjukkan adanya kesatuan dalam kebijaksanaan. Sedangkan keberagaman dalam pelaksanaan dapat menjangkau keberagaman silabus, modul, learning episode, rubrik, agenda pembelajaran, dan bahkan berbagai pendekatan dalam menyampaikan materi pembelajaran.

   KBK, dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya telah mengangkat peranan sekolah lebih besar dengan memberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengembangkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam lingkungan sekolah tersebut. Kewenangan ini boleh jadi akan memupuk dan memberi peluang kepada sekolah baik pendidik (guru), administrator, dan kepala sekolah untuk merancang dan mengembangankan model pembelajaran yang inovatif dan reformatif. Hal ini dapat terwujud jika sumber daya manusia yang mengelola sekolah itu lebih kompeten dalam bidang mereka masing-masing. Jika tidak, sekolah pun akan tertinggal jauh dari apa yang kita harapkan bersama.

   Hasil survei dari Human Development Index (HDI) menunjukkan bahwa sebanyak 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% guru SMU, dan 34% guru SMK belum memenuhi standardisasi mutu pendidikan nasional. Lebih berbahaya lagi jika dilihat dari hasil temuan yang menunjukkan 17,2% guru di Indonesia mengajar bukan pada bidang keahlian mereka Toharuddin (Oktober 2005). Seandainya setiap sekolah di Indonesia memiliki angka kualitas guru rata-rata seperti disebutkan di atas, maka perubahan kurikulum hampir tidak akan menyentuh keinginan besar dari pemerintah dan para perancang kurikulum itu sebelum dilakukan pembenahan secara fundamental terhadap kualitas guru pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Solusi Alternatif

Penulis menggunakan istilah solusi alternatif karena boleh jadi pemerintah, pemikir, dan perancang KBK sudah menyiapkan sejumlah solusi terhadap kemungkinan berbagai persoalan yang timbul setelah melakukan uji coba terhadap pelaksanaan KBK di beberapa sekolah di Indonesia. Walaupun demikian, apa yang ditawarkan dalam tulisan ini mudah-mudahan dapat dijadikan bahan pertimbangan demi menata dan mengembangkan sistem pendidikan di negara kita yang lebih bermutu dan bermartabat.

1. Perlunya mengadaptasi dan bukan mengadopsi kegiatan belajar mengajar dari barat

   Menurut hemat penulis, rumusan kegiatan belajar mengajar yang dirancang melalui KBK adalah penjelmaan dari model constructivist yang sekarang mendapat pengaruh sangat besar dari pemerintah federal America Serikat untuk menerapkan konsep No Child Left Behind. Konsep ini juga sedang diuji coba di Singapura yang diawali dengan modifikasi yang berarti sesuai dengan nilai-nilai yang dianut di negara tersebut.

2. Perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga terkait

   Jika dilihat dari hasil rumusan DEPDIKNAS dalam Pelayanan Profesional Kurikulum 2004, keterlibatan seluruh unsur stakeholder pendidikan seperti institusi pendidikan, institusi pembinaan guru, pusat kurikulum dan perbukuan, sekolah, orang tua, masyarakat, LSM, dewan pendidikan komite sekolah, dan perguruan tinggi kelompok asosiasi sangat diperlukan. Hanya saja, terkesan stakeholder yang disebutkan di atas hanyalah sebatas nama tanpa peran. Seharusnya gambaran wilayah kerja dan agenda kegiatan seluruh unsur yang terkait betul-betul diwujudkan agar tidak terjadi overlapping yang mengganggu pelaksanaan kurikulum itu sendiri.

   Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa perguruan tinggi (IKIP, dan Fakultas Pendidikan yang ada di berbagai universitas) sebagai pencetak tenaga pengajar, jangankan dilibatkan dalam merumuskan berbagai langkah yang diambil sedangkan sosialisasi kurikulum pun tidak sampai ke tangan mereka. Ada pun keterlibatan pihak perguruan tinggi hanya diwakili secara personal oleh pakar-pakar tertentu dan tidak melembaga secara substantif. Akibatnya, kepincangan pun terjadi. Sekolah jalan sendiri, pemerintah melakukan tambal sulam, dan perguruan tinggi merancang pembelajaran yang tidak berorientasi kepada kebutuhan sesuai kurikulum yang berlaku. Jangan heran, jika alumni sebuah fakultas pendidikan dari perguruan tinggi mengenal kurikulum setelah berkecimpung dengan sekolah di mana mereka berada. Oleh karena itu, agen KBK diharapkan beroperasi di seluruh stakeholder dengan pembagian kerja sesuai dengan kewenangan mereka yang diikuti dengan tertemuan secara bertahap dan sistem evaluasi yang akurat.

3. Jumlah mata pelajaran di sekolah perlu ditinjau kembali

   Banyaknya beban peserta didik untuk menguasai sejumlah ilmu pada sekolah dasar dan menengah serta alokasi waktu yang dipersiapkan untuk satu mata pelajaran yang sangat terbatas mengakibatkan sulitnya menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pada kumpulan kerja peserta didik (portfolio), hasil karya (product), penugasan (project), dan unjuk kerja (performance). Akibatnya, banyak aspek-aspek fundamental dari KBK yang terpaksa tidak dapat diaplikasikan dan guru sebagai pelaksana akan menjalankan tugas yang penting memenuhi pesanan kurikulum tanpa mengindahkan esensi dari kurikulum itu sendiri.

4. Sistem perekrutan dan pemberdayaan guru hendaknya dilakukan secara merata dan berkesimbungan

   Hasil survei dari Human Development Index (HDI) yang menunjukkan 17,2% guru di Indonesia mengajar bukan pada bidang keahlian mereka menjadi alasan kuat untuk melakukan sistem pemberdayaan. Sistem pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui program sertifikasi atau program magister minor yang fokus pembinaannya hanya pada bidang studi keahlian baru yang yang mereka ajarkan di sekolah. Di sini lah salah satu pentinngnya peranan agen KBK yang beroperasi di perguruan tinggi.

   Jika semuanya ini dapat diwujudkan, maka harapan KBK untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional akan menjadi kenyataan, dan jurang pemisah antara desired status dan actual status akan dapat diminimalisir setahap demi setahap. Dengan demikian, negara kita akan semakin bermartabat dan diperhitungkan dalam kompetisi global.

…guru semacam ini membutuhkan lebih dari sekadar functional literacy atau cultural literacy, tetapi critical literacy, yakni suatu pedagogi yang berupaya membongkar ideologi dominan di dalam teks dan praktik pengetahuan.

Lantas, di manakah kita dapat menemukan guru semacam itu? Seharusnya di lembaga pendidikan guru atau LPTK.